PasarModern.com
– Bayangkan sebuah wilayah di Sumatera Selatan yang kaya akan potensi alam, tetapi selama bertahun-tahun seperti terpinggirkan dari arus pembangunan. Wilayah itu adalah Pantai Timur, bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang kini bersiap menjadi kabupaten mandiri. Suara masyarakat dari lima kecamatan, yaitu Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Air Sugihan, dan Pangkalan Lampam, kian kuat menyerukan harapan untuk berdirinya Kabupaten Pantai Timur.
Pemekaran ini bukan sekadar angan, melainkan respons atas kondisi nyata di lapangan. Jarak yang jauh ke pusat pemerintahan di Kayuagung membuat urusan administratif menjadi beban. Tidak jarang warga harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mengurus dokumen seperti KTP atau akta kelahiran. Minimnya infrastruktur dan lambannya pelayanan publik menjadi alasan utama mengapa kabupaten baru sangat dibutuhkan.
Sejak 2013, pemerintah daerah dan masyarakat telah bergerak mewujudkan pemekaran. Bahkan Amanat Presiden untuk pembentukan Kabupaten Pantai Timur telah terbit, meski masih tertahan oleh kebijakan moratorium. Kini, dengan dukungan dari DPRD OKI, Gubernur Sumsel, dan semangat baru pasca Pemilu 2024, perjuangan menuju kabupaten sendiri kembali menguat.
Kenapa Pemekaran Pantai Timur Mendesak?
Secara geografis, Pantai Timur berada di posisi strategis dengan garis pantai panjang dan potensi perikanan yang luar biasa. Namun potensi ini belum tergarap optimal karena jauhnya jangkauan pemerintahan. Kabupaten OKI sebagai induk memiliki wilayah lebih dari 19 ribu kilometer persegi, terlalu luas untuk ditangani secara efektif.
Dengan skala sebesar itu, banyak wilayah tidak terlayani maksimal. Masyarakat Pantai Timur menilai bahwa kabupaten sendiri adalah solusi konkret untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan memahami kebutuhan lokal.
Dari sisi budaya, wilayah ini memiliki identitas pesisir yang kuat. Tradisi, dialek, dan mata pencaharian masyarakatnya, terutama nelayan dan petani, berbeda dari kawasan lain. Dengan menjadi kabupaten mandiri, program pembangunan bisa disesuaikan langsung dengan karakter wilayah tanpa harus berbagi perhatian dengan daerah lain yang memiliki tantangan berbeda.
Progres dan Status Pemekaran Saat Ini
Perjuangan pemekaran Pantai Timur sudah berlangsung lama. Pada 2011, masyarakat membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Pantai Timur (Forkampati) sebagai wadah perjuangan. Pada 2013, wacana ini mendapat dukungan lewat Amanat Presiden. Namun proses itu tertahan akibat moratorium pembentukan daerah otonomi baru.
Meski begitu, pemerintah Kabupaten OKI dan Pemerintah Provinsi Sumsel terus mengawal usulan tersebut. Gubernur Sumsel bahkan secara terbuka mendukung pemekaran dan menyuarakannya ke pemerintah pusat.
Secara administratif, Pantai Timur dinilai siap menjadi kabupaten mandiri. Wilayahnya diperkirakan seluas lebih dari 12 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 170 ribu jiwa. Kajian teknis tentang potensi fiskal, batas wilayah, dan struktur kelembagaan telah disusun untuk memperkuat usulan ini.
Strategi Percepatan yang Disiapkan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah bersama Forkampati kini tengah menyusun ulang dokumen administratif sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri. Data potensi ekonomi, peta batas wilayah, serta rencana pembangunan jangka pendek dan menengah terus diperbarui.
Dukungan politik juga dikerahkan. Tokoh-tokoh nasional asal Sumsel digandeng untuk menyampaikan aspirasi ke pusat. Audiensi rutin dengan Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI menjadi bagian dari strategi menembus kerangka kebijakan nasional.
Sementara itu, kampanye informasi digencarkan untuk menumbuhkan dukungan masyarakat. Media lokal, musyawarah desa, dan media sosial dijadikan alat untuk menyuarakan bahwa pemekaran ini bukan sekadar ambisi elit, tetapi kebutuhan rakyat. Semua ini dilakukan agar aspirasi benar-benar dirasakan sebagai milik bersama.
Apa Manfaat Jika Kabupaten Pantai Timur Terwujud?
Jika Kabupaten Pantai Timur resmi terbentuk, masyarakat akan merasakan manfaat langsung. Layanan publik akan hadir lebih dekat sehingga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen penting. Kantor-kantor pelayanan akan dibangun di wilayah mereka sendiri.
Pembangunan infrastruktur juga akan lebih merata. Jalan desa yang selama ini rusak akan menjadi prioritas. Pelabuhan nelayan dan pasar lokal bisa dikembangkan untuk menggerakkan roda ekonomi. Nelayan dan petani akan mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan.
Dengan pengelolaan anggaran sendiri, pemerintah daerah baru dapat menyusun program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi secara lebih terarah. Ini membuka peluang besar bagi lahirnya wirausaha lokal, pertumbuhan UMKM, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Pemekaran Kabupaten Pantai Timur adalah wujud nyata dari perjuangan masyarakat yang menginginkan pemerintahan lebih dekat dan pembangunan yang merata. Bukan semata agenda politik, melainkan gerakan rakyat yang berakar pada kebutuhan nyata. Jika semua komponen masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat berjalan seiring, maka lahirnya Kabupaten Pantai Timur hanya tinggal menunggu waktu. Saat itu tiba, kita menyambut bukan hanya kabupaten baru, tetapi juga awal dari babak baru kemajuan Sumatera Selatan. *** (Gilang)
