Koster: Wujudkan Infrastruktur Modern, Badung, Denpasar & Gianyar Bergabung untuk 6 Regency di Bali

bali.

, DENPASAR – Kebijakan untuk mengoptimalkan belanja keuangan yang diterapkan
Presiden Prabowo Subianto
Berimbas pada seluruh lini, termasuk juga di Bali.

Beberapa program pembangunan infrastruktur di Bali mungkin akan terhenti akibat kurangnya dana dari pemerintah nasional.

Namun, Gubernur Bali Wayan Koster tidak kehabisan ide.

Koster mengharapkan bahwa tiga kabupaten atau kota dengan pendapatan tertinggi akan berkontribusi dalam hal ini.
Bali
, yaitu Badung, Denpasar, dan Gianyar, turut mendukung pengembangan fasilitas umum di wilayah Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, KlungkUNG, dan Tabanan.

Prosesnya dilakukan dengan menggunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Rencana tersebut bocor setelah Gubernur Koster menyelenggarakan pertemuan koordinasi bersama Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.

Menurut
Gubernur Koster
,dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun proyek-proyek strategis di wilayah Bali serta tujuh kabupaten lainnya.

Sebab tujuh kabupaten lainnya di Bali akan mendapat pengaruh dukungan secara langsung dari BKK Badung, Denpasar serta Gianyar, termasuk Pemerintah Provinsi Bali.

Oleh itu, ketiganya menyatakan kesiapan mereka untuk mengalokasikan dana BKK yang akan di distribusikan oleh Pemerintah Provinsi Bali,” demikian pernyataan Gubernur Koster seperti dikutip dari Antara.

Gubernur Koster menyebutkan bahwa dana BKK tersebut akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali.

Peraturannya, kota-kota seperti Denpasar, Badung, serta Gianyar diwajibkan untuk menyediakan sebesar 10% dari total penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berasal dari jasa perhotelan atau makanan/minuman ke dalam dana kabupaten dengan status prioritas.

Bagi alokasi BKK sebesar 50%, penggunaannya adalah untuk pendanaan pembangunan program-program strategis provinsi di Bali yang memiliki infrastruktur terencana serta membangun infrastruktur utama di setiap kota/kabupaten di Bali.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan bahwa pemberian BKK tersebut diharapkan akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk keenam kabupaten yang ada di Pulau Bali, sesuai dengan ukuran daerah, populasi, serta situasi geografis masing-masing kabupaten.

“Pada proyek strategis kali ini, kami mengharapkan adanya perhatian khusus tentang masalah limbah, sebab hal tersebut berkaitan dengan industri pariwisata,” ungkap Wali Kota Jaya Negara.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengumumkan kesiapan pihaknya dalam mewujudkan program BKK.

Mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Badung tersebut menginginkan setiap wilayah untuk menyerahkan proposal ke Pemkab Badung.

“Melalui BKK ini, kami berharap dapat menciptakan suatu model, sambil menjamin bahwa infrastruktur tempat wisata di Bali yang penting memiliki tanggung jawab yang jelas,” ungkap Bupati Adi Arnawa.

Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra pun menunjukkan dukungannya.

Berdasarkan pernyataan Bupati Agus Mahayastra, ide proyek ini telah dibahas dua dekade yang lalu dan kini semakin terstruktur dengan baik serta memiliki detail yang lebih rinci.

“Pada intinyalah, kami di Gianyar sepakat,” ungkap Bupati Gianyar.

Beberapa program pembangunan infrastruktur di Bali mengalami kendala dalam hal dana pasca adanya keputusan presiden Prabowo untuk menetapkan kebijakan penghematan anggaran.

(lia/JPNN)