Visi Pemerintah dalam Pengembangan Energi Panas Bumi
Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya panas bumi, menjadi bagian penting dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Asta Cita Jilid II, fokus utama adalah pada kedaulatan energi nasional serta keberlanjutan lingkungan. Panas bumi dianggap sebagai solusi strategis untuk mempercepat transisi energi sambil meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang ramah lingkungan.
Pemerintah aktif mendorong investasi dan kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia, yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Pemanfaatan sumber daya ini tidak hanya bertujuan mencapai bauran energi bersih sebesar 23% pada 2025, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong pemerataan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja di daerah.
Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa penggunaan langsung energi panas bumi adalah bentuk nyata kehadiran energi bersih di tengah masyarakat. Selain digunakan untuk pembangkit listrik, energi ini juga bisa diterapkan dalam sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
Salah satu wilayah yang sedang dikembangkan adalah Cipanas di Kabupaten Cianjur. Wilayah ini telah ditetapkan sebagai Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (WPSPE) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencana area eksplorasi sangat terbatas, hanya 0,02 persen dari total area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Area ini berada di zona pemanfaatan yang secara historis telah digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan sayur.
Efisiensi dan Ramah Lingkungan
Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, PLTP bekerja dengan sistem tertutup yang efisien dan memiliki jejak karbon sangat rendah. Prosesnya melibatkan pengeboran sumur sedalam 2.500 meter untuk mengambil uap panas yang kemudian digunakan menggerakkan turbin.
“Panas bumi tidak menggunakan air tanah dangkal dan tidak berdampak pada vegetasi maupun aktivitas pertanian warga sekitar,” jelas Fahmy. Saat ini, Indonesia memiliki kapasitas terpasang panas bumi sebesar 2,8 GW, tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Serikat (3,9 GW). Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas hingga 7,2 GW pada 2030, sejalan dengan Asta Cita keenam tentang kemandirian ekonomi.
Fahmy menegaskan bahwa panas bumi bukan hanya energi, tetapi juga penjaga masa depan bumi. Dengan pemanfaatan optimal, energi ini bisa menopang ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim.
Teknologi Minim Risiko, Kolaborasi Maksimal
Fahmy menambahkan bahwa penggunaan teknologi canggih dalam pengembangan panas bumi membuat potensi gangguan lingkungan, termasuk gempa bumi, sangat minim. Getaran dari panas bumi sangat kecil dan lokal, sehingga tidak ada hubungan dengan gempa bumi.
Selain itu, proyek panas bumi hanya membutuhkan lahan 1–4% dari total WKP. Area lain tetap dapat digunakan untuk kehutanan, pertanian, atau aktivitas lain. Sejumlah PLTP bahkan terintegrasi dengan pariwisata, seperti di Kamojang dan Dieng.
Dengan emisi CO₂ yang kurang dari 10% dibanding PLTU batu bara, panas bumi menjadi energi masa depan yang layak diprioritaskan. Saat ini, Indonesia memiliki 17 WKP aktif, dan jumlah ini akan terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang.
Partisipasi dan Konservasi Beriringan
Kepala Balai Besar TNGGP Arief Mahmud memastikan bahwa pengembangan WKP dilakukan secara hati-hati dengan prinsip konservasi berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa lahan yang dimanfaatkan bukanlah hutan primer, melainkan area budidaya yang dikelola masyarakat sejak lama.
“Tidak ada penggusuran. Justru masyarakat dilibatkan sebagai mitra konservasi. Konservasi dan energi terbarukan bisa berjalan bersama, asal dilakukan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Fahmy menambahkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses eksplorasi telah diterapkan, seperti di Kamojang, dan terbukti membangun hubungan saling menguntungkan. Dengan pendekatan ini, pengembangan panas bumi dapat berjalan secara harmonis dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat setempat.
