Pemkab Bandung Siapkan Lahan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Anggaran sebesar Rp 200 miliar akan dialokasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk proyek tersebut.
Hal ini terungkap saat Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Kemensos Jakarta pada Selasa, 16 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kang DS didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.
Bupati Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap SR di Jalak Harupat. Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Bandung telah menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung SR permanen. Lahan tersebut kini sedang dalam tahap cut and fill dan penyesuaian ruang guna memastikan kebutuhan bangunan terpenuhi.
Selain itu, Pemkab Bandung melalui DPUTR juga telah mengajukan permohonan percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Wilayah Perencanaan (WP) kawasan konservasi Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira). Proses ini menjadi langkah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Kolaborasi dalam Program Prioritas Presiden
Selain membahas pembangunan SR, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengajak Bupati Bandung untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo, yaitu pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN menjadi data tunggal pertama di Indonesia yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan berbagai program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Mensos menjelaskan bahwa DTSEN harus terus dimutakhirkan secara berkala dan tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain selain DTSEN. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kemensos dalam memastikan akurasi data.
“Kita harus bersama-sama memastikan data lebih sempurna. Jika ingin membuat program, harus menggunakan DTSEN,” ujar Mensos. Ia juga meminta para kepala daerah untuk mempercepat pemutakhiran data dan memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan bantuan yang tepat sasaran.
Fokus pada Pemberdayaan dan Graduasi
Selain DTSEN, Mensos juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Ia meminta Kepala Dinas Sosial untuk menyusun skenario pemberdayaan dan graduasi yang akan disampaikan kepada para kepala daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk menekankan pemberdayaan daripada sekadar bantuan sosial.
Mensos menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah mandat utama yang perlu ditindaklanjuti. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperkuat graduasi dan memastikan masyarakat dari desil 1-2 mendapatkan perbaikan hidup yang signifikan.
“Desil 1-2 kita beresin, kita keroyok bareng-bareng. Selesai Desil 1-2, rumah diperbaiki, diberdayakan,” kata Mensos. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Persiapan Sekolah Rakyat yang Berkelanjutan
Seiring dengan pembangunan gedung permanen SR, Mensos juga menyampaikan rencana untuk membangun Sekolah Rakyat rintisan pada tahun 2026. Ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi ini.
Proses pembangunan SR diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Dengan dukungan anggaran dari APBN dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, SR diharapkan dapat menjadi salah satu ikon pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
