Proyek Ibu Kota Nusantara Menghadapi Berbagai Tantangan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi pada era Presiden Joko Widodo kini menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa bulan terakhir, proyek ini tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintah. Beberapa program lain, seperti pembangunan sekolah rakyat dan makan bergizi gratis (MBG), lebih mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah sedang mengalami perubahan.
Anggaran yang Tidak Pasti
Salah satu isu utama yang menghambat proyek IKN adalah ketidakpastian anggaran. Pada awal 2025, beredar kabar bahwa anggaran untuk IKN mengalami pemblokiran. Meski begitu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah menegaskan bahwa anggaran tersebut tetap akan berjalan. Menurutnya, hal ini biasa terjadi di awal tahun karena pengelolaan dana oleh Kementerian Keuangan. Anggaran operasional biasanya langsung cair, sementara anggaran proyek pembangunan ditunda.
Namun, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, anggaran Kementerian PU mengalami pemangkasan sebesar Rp81,38 triliun. Sehingga, hanya tersisa Rp29,57 triliun dari total pagu awal sebesar Rp110,95 triliun.
Pimpinan Otorita Mengundurkan Diri
Dua pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, secara mengejutkan mengundurkan diri menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Mereka menyebut pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab publik karena merasa tidak mampu memenuhi target percepatan pembangunan IKN yang diminta oleh Presiden Jokowi.
Pembangunan fisik di IKN juga berjalan lambat. Meskipun Otorita IKN memiliki wewenang luas, mereka tidak sepenuhnya mengendalikan anggaran pembangunan infrastruktur yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peran mereka lebih banyak terbatas pada penyelesaian sengketa lahan dan sebagai fasilitator.
Selain itu, lokasi IKN juga menuai banyak kritik. Kawasan IKN didominasi lahan gambut dan tambang batu bara, sehingga menyulitkan penyediaan air bersih. Bahkan, untuk kebutuhan dasar seperti batu bangunan, harus dipasok dari pulau lain.
ASN Masih Tertahan
Pindahnya Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN masih tertahan. Pada triwulan terakhir 2024, kepindahan ASN belum terealisasi. Jokowi sempat menyatakan bahwa pemerintah masih butuh waktu untuk bersiap. Pembangunan IKN bukan hanya tentang menyediakan hunian, tetapi juga fasilitas pendukung seperti rumah sakit, sekolah anak ASN, hingga tempat rekreasi.
Jokowi awalnya menargetkan akan memboyong penghuni pertama IKN pada semester II tahun 2024. Namun, pada September 2024, ia tiba-tiba menyatakan penundaan pemindahan tersebut.
Ketidakpastian Nasib IKN
Di tengah ketidakpastian pembangunan IKN, muncul ide untuk menjadikannya sebagai ibu kota provinsi. Wakil Ketua Partai Nasdem Saan Mustopa meminta agar pemerintah mengeluarkan moratorium pembangunan IKN dengan alasan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Selain itu, ada juga ide untuk menjadikan IKN sebagai istana transit untuk presiden.
Proyek IKN membutuhkan anggaran sebesar Rp440 triliun. Sampai akhir 2024, anggaran yang sudah tersedot mencapai Rp71,8 triliun. Dengan kondisi ini, masa depan IKN semakin tidak jelas.
