DPD RI Berkomitmen Mendukung Visi Presiden Prabowo dalam Pembangunan Infrastruktur
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa bagian selatan.
Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menekankan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi syarat penting dalam mengangkat potensi wilayah selatan Pulau Jawa. Menurutnya, DPD RI sebagai representasi daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa wilayah tersebut mendapat perhatian serius demi mewujudkan visi Presiden Prabowo dalam mendorong ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi.
GKR Hemas menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8). Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti pentingnya pembangunan jalur tol dan kereta api yang menghubungkan kawasan selatan ke wilayah utara.
“Konektivitas sangat menentukan. Produk pertanian yang melimpah di selatan harus bisa cepat dipasarkan, dan itu hanya bisa dilakukan jika infrastrukturnya mendukung,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses logistik yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Dalam forum yang dihadiri oleh kepala daerah dari DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, GKR Hemas menegaskan bahwa poin kedua dan keenam Asta Cita tentang ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi perlu diimplementasikan dalam kebijakan konkret. Ia juga menyebut bahwa DPD RI memiliki ruang strategis dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional agar aspirasi daerah benar-benar terakomodasi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintah pusat sangat terbuka terhadap inisiatif daerah. Ia menekankan bahwa sinergi antara visi nasional Presiden Prabowo dengan agenda daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Konektivitas wilayah selatan menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada akses distribusi hasil pertanian dan perikanan yang mendukung swasembada pangan.
AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi juga membutuhkan keterlibatan swasta dan inovasi pembiayaan. Pihaknya telah menginventarisasi banyak proyek strategis di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah akan terus mendorong proyek-proyek konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan reaktivasi rel kereta untuk memperkuat ekonomi wilayah selatan Jawa.
Sebagai langkah konkrit, pemerintah menetapkan jaringan irigasi sebagai prioritas utama pembangunan di DIY dan Jawa Tengah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp205 miliar. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi riil, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
DIY yang pertumbuhannya mencapai 5,49 persen dan Jawa Tengah sebesar 5,24 persen memiliki potensi besar di sektor konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta pariwisata. Potensi ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap ekonomi daerah.
“Dengan dukungan penuh DPD RI, pemerintah daerah, dan sektor swasta, kita optimis wilayah selatan Jawa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya menopang swasembada pangan, tetapi juga memperluas pemerataan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo,” pungkas AHY.
