Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dapat Dukungan Penuh
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden. Melalui Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden memberikan mandat bahwa pengembangan proyek kereta cepat akan menghubungkan Jakarta dan Surabaya.
AHY menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima mandat khusus dari Presiden untuk melakukan pengawasan terhadap pengembangan konsep pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. “Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami Kemenko Infrastruktur untuk mengawal pengembangan konsep keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” ujar AHY dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kementerian Teknis di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).
Pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dinilai akan meningkatkan mobilisasi manusia hingga barang dan jasa. Ke depan, AHY menjelaskan bahwa pengembangan tersebut akan dibarengi dengan pengembangan kawasan-kawasan permukiman di sekitarnya. Sehingga, pembangunan infrastruktur dapat lebih merata.
“Walaupun ini masih terus dikembangkan, tetapi kita juga berpikir jika nanti benar-benar bisa kita lanjutkan kereta cepat, itu juga berpikir konsep-konsep TOD,” imbuhnya.
Minat Investor Terhadap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dudy mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi investasi swasta dengan skema pendanaan kreatif agar proyek dapat berjalan tanpa mengganggu keuangan negara.
“Kami membuka peluang kepada pihak swasta, tapi dengan catatan tidak membebani APBN. Creative financing sangat terbuka dalam bentuk apa pun, asal tidak membebani anggaran negara,” ujar Dudy beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Dudy mengatakan, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai opsi transportasi berbasis rel untuk proyek kereta cepat ini, termasuk kereta berkecepatan menengah (middle speed train) selain high-speed train. Keputusan akhir akan mempertimbangkan daya serap pasar dan kelayakan investasi.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana mengatakan proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya telah mendapat minat investasi dari sejumlah investor. Adapun saat ini proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya itu masih dalam tahap penyelesaian feasibility study dimana salah satunya pembahasan penetapan jalur.
“Beberapa perusahaan itu tertarik untuk melanjutkan program ini, termasuk yang Whoosh ini ya. Cuma kita lagi lihat jalur mana yang akan dipakai, apakah menggunakan jalur yang selatan atau utara,” ujarnya.
Namun demikian, Suntana belum dapat memastikan kapan proyek Kereta Cepat Jakarta – Surabaya itu bakal mulai dieksekusi.
Perlu Payung Hukum untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta – Surabaya tetap berlanjut. Luhut mengatakan, belum berjalannya proyek tersebut lantaran pemerintah belum rampung menyusun payung hukumnya.
Luhut menegaskan, proyek perpanjangan kereta cepat Jakarta – Surabaya telah masuk ke dalam program pengembangan jaringan dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
“Tadi kita bicarakan, memang masalah dari kita karena masih belum selesai menyusun aturan, itu aja simple tapi kalau sudah ada kita akan mulai bicara joint study,” tuturnya.
Adapun, aturan yang dimaksud tersebut bakal berbentuk peraturan presiden (perpres). Di mana, Luhut pun mengaku sudah meminta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono untuk ikut langsung mengawal pembuatan perpres tersebut.
“Harus segera perpresnya karena ditunggu pihak China, kalau sudah Oke baru joint study yang pasti akan lebih bagus dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” pungkasnya.
Pelajaran dari Proyek Whoosh
Menko AHY menekankan keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya harus didukung oleh investasi yang tepat. Dia menuturkan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh perlu dijadikan sebagai pelajaran yang baik agar nantinya konstruksi lanjutan Kereta Cepat dari Bandung hingga Surabaya berjalan efektif dan efisien.
“Pelajaran ini bukan tentang saling menyalahkan, tetapi tentang mengenali celah-celah yang ada, apa yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga kita dapat memastikan masalah serupa tidak terulang,” kata AHY di Jiexpo Kemayoran, Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut, AHY juga menekankan pemerintah akan menggandeng investor guna menemukan kerja sama investasi yang tepat dalam mendukung pembangunan kereta cepat yang bakal terbentang dari Jakarta hingga Surabaya.
Untuk itu, dia menyebut saat ini pihaknya tengah menggodok regulasi baru yang bakal menjadi payung hukum pelaksanaan konstruksi Kereta Cepat Jakarta – Surabaya.
“Kami sedang menyiapkan kerangka regulasi baru. Pengalaman dari proyek Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada harus berkembang untuk memenuhi tuntutan sektor yang kompleks dan dinamis ini,” tandasnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam realisasinya mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Hal itu terjadi salah satunya didorong oleh hantaman Pandemi Covid-19 hingga krisis global yang berdampak pada laju perekonomian Indonesia. Alhasil, pemerintah kala itu menyetujui penjaminan utang dari China menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75% atau sekitar Rp64,8 triliun.
Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun. Beban biaya bengkak itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta.
Tak berhenti di situ, pihak CBD akhirnya kembali memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun. Secara total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat yang kemudian diberi nama Whoosh ini mencapai Rp73,1 triliun.
