Kerja Sama Pemerintah Jabar dan BGN untuk Membangun 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan 26 pemerintah kota dan kabupaten akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk membangun sebanyak 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga akhir tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Saat ini, dari total proyeksi 5.000 SPPG yang direncanakan, baru sekitar 600 unit yang telah beroperasi dan melayani program MBG. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan bahwa dari lebih dari 4.600 SPPG yang direncanakan, sekitar 4.000 di antaranya sudah siap dibangun. Artinya, masih ada sekitar 637 SPPG yang perlu disiapkan.
“Insya Allah kami janjikan sesuai dengan jadwal, Oktober kita semua sudah ready termasuk dengan daerah 3T yang nanti akan kami bangun juga. Jadi kurang lebih sekitar 5.000 dapur yang ada di Jawa Barat ini,” ujar Erwan usai menerima kunjungan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 31 Juli 2025.
Penandatanganan MoU bersama 26 kota/kabupaten akan dilakukan pekan depan. Hanya Kabupaten Bogor yang telah lebih dulu melakukan MoU dengan BGN. Menurut Erwan, Bogor dipilih sebagai pilot project karena jumlah penduduknya terbesar di Jawa Barat dan lokasinya dekat dengan Jakarta sehingga mudah untuk diawasi dari pusat.
“Kenapa Bogor yang pertama? Bogor ini adalah penduduk terbesar di Jawa Barat dan juga dekat dengan Jakarta jadi mudah untuk mengawasi dari pusat. Bogor sudah dan jadi bisa menjadi pilot project percontohan untuk kota kabupaten yang lain bukan hanya di Jawa Barat saja tapi juga secara nasional,” ucapnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penerima manfaat terbesar, baik anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita. Kabupaten Bogor menjadi wilayah strategis karena jumlah penerima manfaat yang sangat besar.
“Alhamdulillah hampir 4.000 lebih SPPG di Jawa Barat sudah dalam proses penyelesaian, 600 sudah jalan dan kami harus mengejar sisa 637 agar akhir Oktober seluruh infrastruktur dapat diselesaikan dan November seluruh penduduk yang harus menerima manfaat di Jawa Barat sudah dapat dilayani,” ujarnya.
Dadan menyampaikan bahwa serapan program MBG di Jabar saat ini baru mencapai sekitar 12 persen, namun dengan percepatan pembangunan SPPG, targetnya bisa mendekati 60 persen. “Jadi kami tinggal menyelesaikan yang sisa dan tadi sudah komitmen dengan Pak Wakil Gubernur bahwa Oktober semuanya akan diselesaikan sehingga mencapai 100 persen dan kami nanti akan launching ketika sudah mencapai 90 persen,” ucapnya.
Alokasi anggaran untuk program MBG di Jabar mencapai Rp50 triliun, jauh melebihi APBD Jawa Barat yang hanya Rp31 miliar. “Jadi kita mengirimkan 19 triliun lebih besar dibandingkan yang dimiliki APBD-nya. Dan perlu diketahui bahwa ini untuk program 85 persen untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya adalah produk pertanian. Jadi pertanian Jawa Barat sudah maju dengan program ini insya Allah akan makin maju dan kemudian masyarakat akan lebih produktif karena semua bahan baku hasil produksinya akan diserap oleh kebutuhan makan bergizi gratis,” jelasnya.
Secara nasional, hingga saat ini sudah terbentuk 2.522 SPPG yang melayani lebih dari 7,6 juta penerima manfaat. “Nanti malam ini sudah pasti mencapai 7,7 juta,” kata Dadan. Namun, angka tersebut baru setara 9 persen dari total target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.
“Bagi kami, bagi Indonesia itu baru 9 persen tapi kalau ini di Singapura, ini sudah memberi makan seluruh orang yang beraktifitas di Singapura penduduk Singapura hanya 4,2 juta residennya 1,8 juta, yang mereka yang bekerja, yang belajar. kemudian turis-turisnya sisanya itu mungkin lebih banyak yang kita kasih makan,” katanya.
“Kalau ini di Selandia Baru, ini kita sudah bisa memberi makan 5,2 juta penduduk ditambah 2,4 juta domba karena sudah tidak ada manusia lagi di sana. Kalau di Eropa ini sudah seluruh penduduk Denmark, seluruh penduduk Finlandia jadi ini betapa besarnya penduduk Indonesia,” ujarnya.
Dadan menegaskan bahwa angka 9 persen itu bukan dari total populasi Indonesia, melainkan dari target penerima manfaat program MBG. “Jadi penduduk kita itu besar sekali dan kita diberi tugas oleh presiden untuk mempercepat program ini dan insyaallah semua penerima manfaat akan kita kejar di akhir November atau awal Desember,” pungkasnya.
