Pemimpin Indonesia Tetap Lanjutkan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut. Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menetapkan anggaran untuk proyek ibu kota baru tersebut. Dalam konferensi pers Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 serta nota keuangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran untuk IKN sebesar Rp 6,3 triliun pada tahun 2026.
Meski anggaran IKN tidak dibahas secara rinci dalam konferensi pers RAPBN dan nota keuangan, Presiden Prabowo dalam pidatonya tentang rancangan APBN 2026 di DPR juga tidak menyebutkan IKN secara eksplisit. Namun, pemerintah pada tahun 2025 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 13 triliun untuk proyek yang awalnya digagas pada era Presiden Joko Widodo. Dana ini mencakup Rp 5,4 triliun untuk pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP, serta tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif.
Anggaran 2025 ini lebih rendah dibandingkan alokasi pada 2024 yang mencapai Rp 43,4 triliun. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ibu kota nusantara mencapai Rp 200-300 miliar. “Karena itu, Presiden Prabowo ingin mempercepat pembangunan,” ujar Basuki di kompleks gedung parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Laporan majalah Tempo pada 10 Agustus 2025 menyebut bahwa pembangunan IKN terancam. Beberapa pejabat mengungkapkan bahwa dana perawatan sebenarnya lebih besar dari yang disampaikan oleh Basuki. Sementara itu, anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin.
Bambang menilai bahwa akses transportasi menjadi kunci agar mobilitas menuju IKN berjalan efektif tanpa membebani masyarakat. Menurut dia, jika ada 2 juta orang yang berkunjung ke IKN, maka diperlukan biaya transportasi sebesar Rp 6 triliun untuk pergi-pulang ke IKN. Angka ini belum termasuk akomodasi yang diperkirakan sebesar Rp 2 triliun per hari. Total biaya transportasi dan akomodasi bisa mencapai Rp 8 triliun per hari atau sekitar Rp 2.920 triliun per tahun.
Bambang juga membandingkan Jakarta dengan IKN. Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki beragam moda transportasi seperti berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. Namun, IKN masih memiliki keterbatasan kapasitas transportasi udara. Indonesia hanya memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang dengan total daya angkut 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari, sedangkan bandara IKN hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari.
Pembangunan IKN gencar dilakukan selama periode kedua mantan presiden Joko Widodo. Jokowi bahkan menggelar upacara 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan IKN. Namun, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN perlu disahkan melalui Surat Keputusan Presiden.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, alasan Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani Keppres pemindahan ibu kota adalah karena masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah memperkirakan sarana dan prasarana IKN bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Otorita IKN saat ini sedang membangun infrastruktur untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
