Prioritas Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara mengumumkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi jembatan akan menjadi fokus utama dalam tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Mohammad Rizal Usman, saat berbicara dengan wartawan di Kantor PUPR Malut di Sofifi.
Menurut Rizal, terdapat tiga jembatan yang akan menjadi prioritas penanganan dalam tahun ini. Ketiga jembatan tersebut adalah Jembatan Panambuang, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang sebelumnya mengalami kerusakan parah atau patah. Jembatan ini dipastikan masuk dalam rencana perbaikan tahun 2025.
“Untuk jembatan, tahun ini kami tangani yang di Bacan tepatnya di Panambuang yang sempat patah, itu sudah masuk rencana penanganan,” ujar Rizal.
Selain Jembatan Panambuang, dua jembatan lainnya yang juga masuk daftar penanganan adalah Jembatan Kali Oba Dua di Kota Tidore Kepulauan dan Jembatan Lomaito, Kecamatan Oba Selatan. Saat ini, ketiganya masih berada dalam tahap identifikasi penyedia melalui sistem E-Katalog.
“Jembatan Kali Oba Dua dan Jembatan Lomaito juga termasuk. Sekarang ini kami masih proses identifikasi penyedia di E-Katalog.”
“Karena sesuai arahan pusat, semua pengadaan infrastruktur harus melalui E-Katalog. Versi 5 dari sistem E-Katalog sendiri sudah ditutup sejak 31 Juli kemarin, dan saat ini kita menggunakan Versi 6.”
“Proses pada versi terbaru ini cukup rumit, terutama pembuatan akun dan sistemnya. Tapi intinya, ketiga jembatan tersebut tetap akan ditangani tahun ini,” jelasnya.
Proyek Jembatan Payahe-Dehepodo Diusulkan untuk Tahun 2026
Sementara itu, untuk jembatan di wilayah Oba Selatan yang menghubungkan Desa Payahe dan Dehepodo, Rizal menyebutkan bahwa proyek akan diusulkan dalam pola penganggaran tahun 2026 mendatang.
“Untuk jembatan Payahe-Dehepodo di Oba Selatan, itu belum bisa kita tangani tahun ini. Kami akan coba usulkan dalam pola anggaran tahun depan,” ujarnya.
Rizal membeberkan bahwa sudah ada penganggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2025. Namun, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menyebabkan seluruh penganggaran untuk proyek jembatan di Indonesia dinolkan alias tidak bisa dilanjutkan.
“Sekarang kita masih proses lagi tahapannya, dan sedang tunggu arahan pusat apakah harus usul baru atau pakai usulan yang sudah ada itu,” jelas Rizal.
Fokus pada Peningkatan Konektivitas Wilayah
Khusus untuk kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rizal menuturkan bahwa fokusnya pada peningkatan konektivitas antar wilayah.
“Dengan waktu yang ada, insya allah semua pekerjaan selesai, tapi ini juga sangat tergantung pada kondisi cuaca.”
“Teman-teman di lapangan, termasuk tim PPK sudah melakukan perhitungan teknis berapa panjang jembatan, berapa banyak alat yang dibutuhkan, dan sebagainya. Kalau cuaca mendukung dan semua berjalan normal, proyek ini bisa selesai tepat waktu,” katanya optimis.
Kendala Cuaca dalam Pembangunan Infrastruktur
Ia juga mengatakan, proses pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan kerap terkendala cuaca. Saat hujan turun, kegiatan pengaspalan dan pengecoran tidak bisa dilakukan karena kualitas pekerjaan bisa menurun.
“Kita sudah tahu bahwa kendala utamanya adalah cuaca. Kalau hujan turun, otomatis pekerjaan aspal dan pengecoran tertunda,” tegasnya.
