Wacana Pemekaran Wilayah: Kota Tangerang Ingin Memisahkan Diri dari Banten
Wacana pemekaran wilayah kembali menjadi topik hangat di Indonesia. Kali ini, Provinsi Banten yang biasanya dikenal stabil mulai menghadapi isu besar: Kota Tangerang disebut-sebut ingin memisahkan diri dan bergabung ke sebuah provinsi baru. Isu ini muncul sebagai respons atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan yang sangat padat penduduk.
Wilayah seluas 1.324,36 km² dikabarkan menjadi cakupan calon provinsi baru tersebut, dan nama yang akan digunakan masih dalam tahap diskusi intensif. Bagi masyarakat Banten, khususnya di Tangerang, wacana ini bukan sekadar rumor. Isu pemekaran dan pemisahan Kota Tangerang muncul sebagai bentuk kebutuhan pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak seimbang di wilayah perkotaan ini.
Alasan Kota Tangerang Menginginkan Pemisahan
Kota Tangerang merupakan salah satu daerah strategis yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Letaknya yang sangat dekat dengan ibu kota negara membuat pertumbuhan ekonomi dan penduduknya sangat pesat. Namun, perkembangan itu tidak selalu berjalan mulus. Banyak kalangan menilai bahwa pemerintah Provinsi Banten terlalu berfokus pada pembangunan di Serang sebagai ibu kota provinsi, sementara kebutuhan Kota Tangerang yang terus berkembang pesat belum sepenuhnya terakomodasi.
Selain itu, sebagai kawasan penyangga Jakarta, Tangerang menghadapi tekanan tinggi dalam hal infrastruktur, transportasi, dan kepadatan penduduk. Dengan lebih dari 2 juta jiwa penduduk, Kota Tangerang merasa memiliki cukup alasan untuk mendapatkan ruang otonomi lebih besar melalui pembentukan provinsi baru.
Wilayah Calon Provinsi Baru
Menurut wacana yang beredar, pemisahan Kota Tangerang tidak akan berdiri sendiri. Ada rencana untuk menyatukan Kota Tangerang dengan sejumlah daerah sekitar yang memiliki keterikatan geografis dan sosial, sehingga terbentuk provinsi baru dengan total luas wilayah mencapai 1.324,36 km².
Provinsi baru ini diharapkan dapat menjadi kekuatan baru di wilayah barat Pulau Jawa. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pusat perdagangan yang berkembang, dan akses langsung ke Jakarta melalui bandara internasional Soekarno-Hatta, wilayah ini berpotensi menjadi provinsi metropolitan yang mandiri.
Nama Provinsi Baru yang Mulai Dibicarakan
Salah satu poin menarik dari wacana ini adalah nama provinsi baru yang akan dibentuk. Meski belum ada kesepakatan final, sejumlah usulan sudah mencuat ke permukaan. Ada pihak yang mengusulkan nama Provinsi Tangerang Raya, karena memang kawasan ini meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan kemungkinan Tangerang Selatan. Nama ini dianggap mampu mencerminkan identitas wilayah sekaligus memperkuat posisi Tangerang sebagai kawasan megapolitan.
Pilihan lain yang disebut adalah Provinsi Cibinong Raya atau nama lain yang terkait dengan sejarah lokal, meskipun ide ini masih sebatas diskusi terbatas. Apapun namanya, yang jelas provinsi baru ini diproyeksikan akan menjadi motor ekonomi baru di Indonesia bagian barat.
Dampak bagi Banten Jika Tangerang Lepas
Jika Kota Tangerang dan wilayah sekitarnya benar-benar memisahkan diri, maka Banten akan kehilangan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar. Selama ini, kontribusi Tangerang terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Banten cukup signifikan, terutama dari sektor perdagangan, jasa, industri, hingga transportasi.
Kehilangan Tangerang juga berarti berkurangnya pengaruh Banten sebagai provinsi yang memiliki akses langsung ke Jakarta. Namun, sebagian pihak berpendapat bahwa pelepasan Tangerang justru bisa membuat Banten lebih fokus membangun daerah lain yang selama ini belum mendapat perhatian maksimal, seperti Pandeglang, Lebak, atau Serang bagian selatan.
Tantangan Realisasi Pemekaran Kota Tangerang
Meski wacana ini mencuat kuat, realisasi pemekaran tentu tidak sederhana. Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium daerah otonom baru (DOB), sehingga semua usulan harus melalui kajian mendalam dan pertimbangan politik nasional.
Selain itu, biaya pembentukan provinsi baru tidaklah kecil. Mulai dari pembangunan kantor pemerintahan, infrastruktur pelayanan publik, hingga kebutuhan aparatur pemerintahan baru membutuhkan anggaran besar.
Tantangan lain adalah menjaga keharmonisan politik antara Pemerintah Provinsi Banten dengan pihak-pihak yang mendorong pemisahan Kota Tangerang. Jika komunikasi tidak berjalan baik, isu ini bisa menimbulkan gesekan politik yang lebih besar.
