Konektivitas Nasional dalam Rangka Pemerataan Ekonomi
Pemerintah terus berkomitmen untuk mengembangkan konektivitas yang mampu mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam upaya ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sistem transportasi di berbagai sektor, termasuk transportasi perkotaan, darat, udara, dan laut.
Salah satu visi utama yang dicanangkan adalah menciptakan keterhubungan antar wilayah melalui sistem transportasi yang andal. Tujuan ini dituangkan dalam visi Indonesia Emas 2045, yang menyasar seluruh Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terhubung ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau perkotaan dengan layanan transportasi modern. Selain itu, peningkatan aksesibilitas simpul transportasi nasional seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun KA juga menjadi fokus utama.
Dalam konteks transportasi perkotaan, pemerintah berupaya memastikan setiap kawasan perkotaan memiliki layanan angkutan umum massal yang andal. Sementara itu, kawasan agropolitan, perdesaan, dan perbatasan juga diberdayakan dengan layanan angkutan perdesaan yang memadai, baik di dalam kawasan maupun menuju kawasan perkotaan terdekat. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi memperkuat konektivitas nasional dan internasional.
Pertumbuhan Angkutan Orang dan Barang
Sejak tahun 2015 hingga 2024, pertumbuhan angkutan orang telah mencatatkan peningkatan signifikan. Jumlah trayek angkutan meningkat dari 217 menjadi 322 trayek. Rata-rata pertumbuhan jaringan trayek angkutan jalan perintis sebesar 1,48 persen. Di sisi lain, alokasi anggaran untuk angkutan ini juga meningkat, dari Rp135 miliar pada 2020 menjadi Rp180,6 miliar pada 2024.
Sementara itu, angkutan barang juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Lintasan perintis angkutan barang meningkat sebesar 133,3 persen, sedangkan jumlah armada perintis angkutan barang meningkat 100 persen. Alokasi subsidi pemerintah juga naik dari Rp6 miliar pada 2020 menjadi Rp22 miliar pada 2024. Subsidi ini membantu mengakses wilayah 3TP, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan aksesibilitas distribusi barang antarpulau, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menjadi penghubung tol laut dan jembatan udara.
Pengembangan Jaringan Kereta Api
Kemenhub menetapkan target tinggi dalam pengembangan jaringan kereta api. Pada 2030, panjang jalur kereta api diharapkan mencapai 10.524 km, termasuk 3.755 km jalur kereta api perkotaan. Di Jawa, Madura, dan Bali direncanakan penambahan 5.590 km, sementara di Sumatra akan dibangun 2.900 km. Kalimantan, Sulawesi, dan Papua juga memiliki rencana pembangunan jalur masing-masing sepanjang 1.200 km, 734 km, dan 100 km.
Selain itu, target angkutan penumpang dan barang juga ditetapkan. Pada 2030, akan tersedia 34.178 kereta penumpang dan 2.839 lokomotif. Untuk angkutan barang, 28.364 gerbong dan 2.475 lokomotif.
Pemerintah saat ini aktif mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui pendanaan di luar APBN, seperti investasi swasta dan KPBU, sebagai pendorong utama pengembangan infrastruktur, terutama di sektor kereta api.
Sektor Udara: Memperkuat Konektivitas Global
Transportasi udara juga menjadi salah satu komponen penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Saat ini, terdapat 257 bandara eksisting dan 39 rencana bandara baru. Dengan adanya 6 bandara baru pada akhir 2024, jumlah total bandara menjadi 257 unit.
Realisasi penerbangan domestik mencapai 296 rute, 123 kota, dan 14 maskapai plus dua khusus kargo. Sementara itu, penerbangan internasional mencapai 132 rute, mencakup 19 kota dalam negeri, 58 kota luar negeri, dan 26 negara.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa penetapan 36 bandara internasional bukan hanya soal status administratif, tetapi memiliki makna strategis. Bandara internasional memberikan akses langsung ke luar negeri, mempercepat pergerakan orang dan barang, serta memperluas konektivitas global.
Manfaat langsung dari penambahan bandara internasional antara lain penguatan konektivitas global, peningkatan perekonomian daerah, sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara, dan pemerataan pembangunan hingga pelosok Nusantara.
Sektor Laut: Mendukung Pemerataan Ekonomi
Kemenhub juga menyediakan berbagai layanan transportasi laut untuk mempercepat pergerakan orang, barang, dan jasa. Layanan pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO), layanan rede transport, kapal tol laut, dan kapal khusus ternak menjadi bagian dari strategi pemerintah.
Tahun anggaran 2025 didukung oleh 480 pelabuhan, 45 pelabuhan pangkal, serta 28 provinsi yang terdiri atas 12 trayek di Indonesia bagian barat, 41 trayek di bagian tengah, dan 54 trayek di Indonesia bagian timur. Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan akses transportasi laut yang merata dan efisien.
