Pembangunan Jembatan Gantung di Tiga Desa Pesisir Selatan
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) telah menetapkan rencana pembangunan jembatan gantung di tiga desa yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Proyek ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp23,7 miliar. Setiap jembatan akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp7,9 miliar.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sumatera Barat, E. Putra Friandi, menjelaskan bahwa jembatan yang akan dibangun adalah pengganti dari jembatan lama yang rusak total akibat bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut pada Maret 2024 lalu. Ia menyampaikan bahwa proyek ini akan dilakukan dalam tiga titik lokasi berbeda, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Proyek ini akan dimulai pada tahun ini dan diperkirakan selesai di awal tahun 2026,” ujar Friandi saat mengunjungi kondisi jembatan darurat di Koto Rawang bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, jembatan gantung ini sangat penting sebagai penghubung antar desa. Fungsinya tidak hanya untuk keperluan transportasi, tetapi juga menjadi akses utama bagi petani, siswa, dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengerjaannya akan segera dilakukan agar dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dukungan dari DPR dan Presiden
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan bahwa kepastian pembangunan jembatan ini merupakan hasil dari koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Sebelumnya, anggaran untuk proyek ini sempat ditahan atau diberi tanda bintang, yang berarti tidak bisa dicairkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala administratif dan kebijakan anggaran.
“Sebagai wakil rakyat dari Sumbar, saya tidak bisa tinggal diam melihat kondisi jembatan yang sangat berisiko bagi masyarakat,” kata Andre. Ia menambahkan bahwa pernah terjadi insiden di mana seorang ibu pengendara jatuh ke sungai dan meninggal dunia, serta beberapa warga lainnya mengalami cedera.
Setelah adanya komunikasi yang baik dan restu dari Presiden Prabowo Subianto, anggaran untuk pembangunan jembatan di tiga desa yakni Koto Rawang, Lumpo, dan Duku kini telah dilepas. “Tanda bintang dari anggaran ini telah dihapus, artinya sudah tidak ditahan lagi. Kementerian PU sekarang bisa langsung melakukan pembangunan,” ujarnya.
Andre berharap masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat bekerja sama dalam proses pembangunan agar progresnya lebih cepat dan sesuai target. “Masyarakat diharapkan tetap sabar dan percaya bahwa pemerintah hadir untuk mereka,” tambahnya.
Pengalaman Warga Koto Rawang
Anggun, salah satu warga Koto Rawang, menceritakan bahwa jembatan yang ada di desanya dahulu digunakan oleh mobil yang membawa hasil pertanian dan perkebunan, serta digunakan oleh para pelajar yang sekolah di seberang sungai. Namun, setelah jembatan putus akibat bencana alam, akses ke seberang sungai menjadi terganggu.
Untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat membuat jembatan darurat menggunakan drum bekas. Meskipun kondisinya sementara, jembatan ini cukup membantu. Namun, kondisi darurat ini juga menyebabkan insiden, seperti pengendara sepeda motor yang jatuh ke sungai dan meninggal dunia.
“Sekarang solusinya telah ada, kami sangat senang,” tutup Anggun. Dia berharap dengan adanya pembangunan jembatan permanen, akses masyarakat akan lebih aman dan mudah.
