Penjelasan tentang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Pada acara Sarasehan Pengembangan Kawasan Pawitandirogo di Madiun, Jawa Timur, pada Jumat (22/8), Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa dirinya mendapat mandat khusus dari Presiden untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga mencapai Surabaya. AHY menegaskan bahwa kereta cepat ini akan menjadi alternatif transportasi yang efisien bagi masyarakat di Jawa.
Menurutnya, jika proyek tersebut selesai, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya hanya membutuhkan waktu 3 jam. Hal ini akan memberikan dampak besar terhadap industri transportasi di Indonesia. Meskipun demikian, AHY meyakini bahwa industri penerbangan tidak akan mati karena adanya kereta cepat. Justru, ia berharap pengguna jasa penerbangan dapat dialihkan ke rute lintas pulau.
Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden. Dalam beberapa kesempatan, AHY menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur ini akan disertai dengan pembangunan kawasan permukiman di sekitarnya. Tujuannya adalah agar pembangunan lebih merata dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Pendanaan dan Skema Investasi
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak boleh mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, pemerintah membuka peluang investasi swasta dengan skema pendanaan kreatif. Pihak swasta diberi kesempatan untuk berkontribusi tanpa memberatkan keuangan negara.
Dudy juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi transportasi berbasis rel. Selain high-speed train, pihaknya juga mempertimbangkan middle speed train. Keputusan akhir akan didasarkan pada daya serap pasar dan kelayakan investasi.
Pelajaran dari Proyek Whoosh
AHY menekankan pentingnya keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ia menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) harus menjadi pelajaran berharga agar proyek lanjutan tidak mengalami masalah serupa.
“Kita tidak ingin saling menyalahkan, tetapi kita perlu belajar dari celah-celah yang ada agar tidak terulang,” ujarnya. AHY juga menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan investor untuk menemukan kerja sama investasi yang tepat dalam pembangunan kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya.
Untuk mendukung proyek ini, pihaknya saat ini sedang menyiapkan kerangka regulasi baru. Pengalaman dari proyek Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada harus berkembang sesuai dengan tuntutan sektor yang kompleks dan dinamis.
Tantangan dalam Proyek Whoosh
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami pembengkakan biaya. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi Covid-19 dan krisis global yang memengaruhi laju perekonomian Indonesia.
Awalnya, proyek ini direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Namun, dalam perjalanannya, biaya proyek meningkat hingga US$1,2 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun. Beban biaya bengkak ini dibagi antara China dan Indonesia. Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta, sementara China memberikan pinjaman tambahan sebesar US$550 juta dengan bunga 3,4% dan tenor 30 tahun.
Secara total, utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Whoosh mencapai Rp73,1 triliun. Dengan pengalaman ini, pihak pemerintah berharap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dapat berjalan lebih baik dan efisien, serta tidak mengalami masalah serupa.
