Pemerintah Percepat Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Indonesia kini sedang mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meningkatkan jumlah penerima manfaat. Dari sebelumnya hanya 29 juta orang, kini target yang ditetapkan adalah mencapai 82 juta penerima. Untuk mengejar angka tersebut, berbagai skema dan strategi telah disiapkan.
Program MBG diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara Rapat Kerja Gerakan Nasional Ayo Mondok di Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta pada 17 September lalu. Ia menegaskan bahwa seluruh murid, termasuk santri di pesantren, harus mendapatkan manfaat dari program ini. Saat ini, jumlah penerima MBG sudah mencapai 29 juta orang, namun Presiden Joko Widodo menekankan agar target 82 juta bisa tercapai.
Salah satu kendala utama dalam memperluas cakupan MBG adalah keberadaan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah merancang solusi berupa SPPG hybrid atau campuran. Artinya, tidak semua dapur dibangun secara fisik baru, tetapi bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Contohnya adalah dapur di pesantren yang sudah memiliki fasilitas makanan untuk para santrinya.
Zulhas menjelaskan bahwa banyak pesantren memiliki dapur yang berfungsi menyediakan makanan tiga kali sehari bagi santrinya. Dengan skema hybrid, SPPG dapat bekerja sama dengan dapur pesantren tersebut. Selain itu, pemerintah sedang membahas Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang akan mempercepat pelaksanaan MBG. Salah satu isinya adalah Menko Pangan akan menjadi komandan utama dalam program ini. Hal ini berarti Zulhas tidak hanya mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tetapi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG.
Kolaborasi dengan dapur sekolah atau pesantren yang sudah ada dinilai efektif untuk mempercepat layanan MBG. Namun, semua pihak tetap harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Jika dapur tidak memenuhi standar, pemerintah akan melakukan perbaikan. Jika dana kurang, pemerintah siap memberikan bantuan.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat personel SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang terlibat dalam program MBG. Saat ini, sudah ada 30 ribu personel SPPI yang diterjunkan. Jika diperlukan, jumlah tersebut akan ditambah lagi. Saat ini, setiap 3.000 penerima MBG diawasi oleh satu personel SPPI. Namun, untuk mempercepat pelaksanaan, skema akan lebih fleksibel. Satu personel SPPI bisa mengawasi hingga 500 atau 1.000 penerima MBG.
Surat Pernyataan Tidak Lapor Hukum Ditarik
Beberapa waktu lalu, beredar surat pernyataan dari Madrasah MTsN 2 Brebes yang menyatakan bahwa wali murid tidak akan melaporkan hukum jika terjadi kasus keracunan akibat MBG. Surat tersebut memicu kontroversi karena dianggap sebagai upaya pengelola MBG untuk melepaskan tanggung jawab.
Badan Gizi Nasional (BGN) langsung memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak melepaskan tanggung jawab terkait insiden keamanan pangan. Korwil BGN Kabupaten Brebes, Arya Dewa Nugroho, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pihak BGN dan MTsN 2 Brebes melakukan mediasi, dan akhirnya madrasah menarik kembali surat pernyataan tersebut. Selain itu, madrasah memberikan penjelasan kepada wali murid bahwa formulir tersebut digunakan untuk mendata alergi siswa, bukan untuk melepaskan tanggung jawab pihak mana pun.
Kepala MTsN 2 Brebes, Syamsul Maarif, menjelaskan bahwa tujuan dari formulir tersebut adalah memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti program MBG. Termasuk dalam hal kondisi kesehatan dan potensi alergi terhadap menu makanan yang disediakan. Pihak madrasah juga sepakat untuk menerima MBG dengan menandatangani perjanjian kerja sama sesuai petunjuk teknis BGN.
