Proses Pembebasan Lahan Tol Getaci Masih Tersendat
Pembebasan lahan proyek Jalan Tol Getaci (Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap) hingga September 2025 masih berjalan dengan kecepatan yang tidak segera. Proses ini telah berlangsung sejak November 2022, ketika pembayaran uang ganti rugi pertama kali dilakukan di Desa Cigentur dan Katangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Namun, hingga kini, proses pembebasan lahan belum mencapai titik akhir.
Fokus utama pembebasan lahan saat ini berada pada segmen Gedebage (Kota Bandung) hingga Kecamatan Banyuresmi (Garut utara). Wilayah ini melibatkan sebanyak 45 desa/kelurahan, yang terdiri dari 1 kelurahan di Kota Bandung, 27 desa di Kabupaten Bandung, dan 17 desa di Garut utara. Meski begitu, proses pembebasan lahan masih jauh dari kata tuntas. Diperkirakan hanya sekitar 50 persen dari total lahan yang diperlukan telah terselesaikan.
Di wilayah Garut utara, dari 17 desa yang akan dilewati tol tersebut, baru lima desa saja yang sudah menerima pembayaran uang ganti rugi. Sementara itu, di Kabupaten Bandung, pembayaran uang ganti rugi baru mencapai sekitar 42 persen, menurut laporan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Tersendatnya Proses Pembebasan Lahan
Beberapa faktor menyebabkan proses pembebasan lahan berjalan lambat. Salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Kebijakan ini membuat penggunaan dana menjadi lebih ketat, sehingga menghambat pencairan dana untuk pembayaran uang ganti rugi. Selain itu, masalah administratif terkait kepemilikan lahan juga sering ditemukan di lapangan, yang memperlambat proses pembebasan.
Pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi juga sempat vakum. Terakhir kali pembayaran dilakukan adalah pada 31 Juli di Desa Cihanyir, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Sejak saat itu, pembayaran uang ganti rugi belum dilanjutkan, meskipun proses pembebasan lahan tetap dilakukan secara bertahap.
Kasi Pengadaan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Andi, menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan masih dalam tahap awal. Ia menyatakan bahwa dari total kebutuhan lahan sebanyak lebih dari 4.000 bidang tanah, hanya sekitar 42 persen yang telah selesai dibayar. Menurutnya, hal ini wajar karena proses pembebasan lahan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Misalnya, jika ada bangunan yang terkena proyek, maka pemiliknya harus terlebih dahulu menerima uang ganti rugi sebelum bangunan tersebut dirobohkan.
Progres di Wilayah Garut Utara
Di wilayah Garut utara, kebutuhan lahan untuk proyek Tol Getaci mencapai 230 hektar dengan 4.900 bidang tanah. Lahan tersebut berada di 17 desa yang terletak di empat kecamatan di Kabupaten Garut. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Eko Suharno, mengatakan bahwa pembayaran uang ganti rugi di wilayah ini telah mencapai sekitar 52 persen. Dari 17 desa yang terdampak, sebanyak 11 desa sudah menerima pembayaran, namun hanya lima desa yang sudah sepenuhnya selesai.
Lima desa tersebut antara lain: Desa Kandangmukti (Kecamatan Leles), Desa Tambaksari dan Desa Margacinta (Kecamatan Leuwigoong), serta Desa Mandalasari dan Desa Karangmulya (Kecamatan Kadungora). Sementara itu, beberapa desa seperti Talagasari, Hegarsari, Karangtengah, Leles, Sukamukti, dan Cangkuang masih menunggu penyelesaian pembayaran uang ganti rugi.
Eko menjelaskan bahwa kelanjutan pembayaran uang ganti rugi sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa seluruh data administrasi telah disampaikan, tetapi pencairan dana belum dapat dilakukan karena menunggu alokasi anggaran baru.
Proyek Tol Getaci Akan Dilelang Lagi
Proyek Tol Getaci sendiri rencananya akan dilelang ulang pada tahun 2026. Proyek ini akan dilelang bersama 18 proyek jalan tol lainnya di Indonesia. Total nilai investasi dari 19 proyek tersebut mencapai Rp 408,68 triliun. Dari jumlah tersebut, dua proyek berada di wilayah Bandung, yaitu Tol Getaci dan Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR).
Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 23,3 miliar untuk persiapan lelang proyek jalan tol tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur ini tetap menjadi prioritas nasional, meskipun proses pembebasan lahan masih menghadapi tantangan.
